ruu pdp. Sementara itu pemberitaan terkait RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi isu terbanyak kedua. ruu pdp

RUU PDP Deadlock, DPR Sebut Pemerintah Tak Konsisten soal Lembaga Independen. Editor Rendika Ferri Kurniawan. "Lembaga di bawah presiden. “DPR khususnya Komisi I bersama pemerintah sudah sepakati bahwa, RUU PDP itu menjadi prioritas Prolegnas 2020. Atas dasar itu, pemerintah memberikan persetujuan naskah RUU PDP yang telah disepakati bersama Komisi I, Panja Komisi I DPR. L119, 4/5/2016, p. B. Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus memimpin rapat paripurna yang mengesahkan RUU PDP menjadi beleid baru tersebut. Selama ini posisi Indonesia selalu sulit menghadapi negara lain dalam hal resiprokal DFTT. Kembali PETUNJUK PENGGUNAAN. Ia menyebut jika nantinya otoritas PDP yang didirikan berdasarkan RUU PDP disematkan sebagai bagian dari kementerian/lembaga atau LPNK, otomatis pemerintah akan mengawasi dirinya sendiri sehingga potensi abuse of power sangat tinggi. Ketentuannya terkandung dalam Pasal 67 hingga Pasal 69 RUU PDP. 29-01-2020 6:24:00 Tiga Menteri jadi Utusan Presiden ke DPR Tindak Lanjuti Pembahasan RUU PDP Tiga Menteri Kabinet Indonesia Maju yakni, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Polisi virtual. Kemenkes: RUU Kesehatan Menjamin Perlindungan Data Pribadi Pasien. [Screenshot/Kominfo] Khusus Januari 2022, Kementerian Kominfo sendiri sudah menangani tiga kasus kebocoran data pribadi di Indonesia. Salah satu hambatan untuk mengesahkan RUU PDP terletak pada silang sengketa terkait kelembagaan otoritas pengawas pengelolaan data pribadi. "Dari 145 negara yang memiliki UU PDP, itu mayoritas 135 di antaranya memiliki Otoritas Data Pribadi. Setelah tertunda beberapa kali, naskah final RUU. Pertama, pengumpulan data dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan adil. Sedangkan secara prinsip perlindungan data pribadi, dari PP 82/2012 hingga RUU PDP memang ada usaha yang lebih progresif. Editor: MADINA NUSRAT. hal baru beserta kritik terhadap pengaturan dalam ius constituendum, yaitu RUU PDP. Isi Jakarta, Kominfo - Pemerintah bersama DPR RI tengah berupaya menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Perlindungan. Johnny mengatakan bahwa saat ini Kominfo bersama DPR terus membahasnya secara intensif. Terkait pengesahan UU PDP, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) disebutnya mengatur pengenaan denda, terkait dengan jika terjadi insiden. Perkuat Ekosistem Syariah Berbasis Digital, Wapres Tekankan 4 Poin Penting about an hour ago. Meskipun demikian, Menteri Kominfo tetap mengimbau agar masyarakat ikut berpartisipasi dan terlibat dalam proses pembentukan RUU PDP. Plate, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menjadi perwakilan Presiden Joko Widodo dalam pembahasan Rancangan. Jakarta, Kominfo - Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) memiliki peranan amat penting, terutama dalam memproteksi data-data strategis publik. Sehingga ia bertanggung jawab secara hukum atas. “Di RUU PDP itu kehadiran DPO sifatnya mandatori untuk perusahaan yang mengelola data besar dan spesifik, mereka (perusahaan) wajib punya DPO bersertifikat,” kata Semuel dalam acara peresmian Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI) yang dibarengi dengan diskusi daring bertema Peran Kunci Data Protection Officer (DPO) dalam. 0. Foto: Menkominfo Johnny Plate (CNBC Indonesia) Jakarta, CNBC Indonesia - Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) baru saja disahkan. id - DPR RI tekah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi undang-undang melalui Rapat. "RUU PDP ini menjadi satu-satunya prioritas kita di tahun 2020 untuk bisa segera kita berlakukan," tegasnya. Sebutkan dan jelaskan masing-masing istilah RUU PDP. Dia menerangkan manfaat keberadaan RUU PDP seperti pengaturan perlindungan data pribadi yang bakal mengokohkan integritas dan kepercayaan terhadap Indonesia dalam tata kelola data global. Sebelumnya pelindungan data pribadi diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo No. Semua harus disampaikan dan perlu disebarkan agar kita tahu. Dapatkan akses pembahasan sepuasnya tanpa batas dan bebas iklan! Akses dengan Iklan Akses dengan Iklan Dapatkan Akses Sepuasnya. Jurnal LegislatifDari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Petugas Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tasikmalaya bersiap memusnahkan KTP Elektronik di Halaman Setda Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin 17 Desember 2018. Menurut pemerintah bentuk otoritas lembaga pengawas harus berada di bawah tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan. Bagikan Artikel Ini . Regulasi (EU) 2016/679 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 27 April 2016 tentang perlindungan orang alami berkaitan dengan pemrosesan data pribadi dan pada pergerakan bebas data tersebut, dan mencabut Direktif 95/46/EC (Regulasi Umum Perlindungan Data) Dibuat oleh. 16 4. “Perjalanan RUU ini memang sudah muncul. CNN Indonesia | Berita Terbaru, Terkini Indonesia, DuniaJakarta, Kominfo - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) Komisi I DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari kembali melaksanakan rapat lanjutan pembahasan materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang PDP. - SINDO JatengJumlah pasal di RUU PDP ini bertambah 4 pasal dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019 yakni sebanyak 72 pasal. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Komunikasi dan informatika menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Oleh karena itu, diperlukan sosok yang tepat dan memiliki kompetensi terkait perlindungan data pribadi untuk memimpin lembaga. Menteri Kominfo berharap RUU PDP dapat diselesaikan pada 2020 mendatang. Larangan penggunaan data pribadi diatur detail dalam Pasal 65 dan Pasal 66 RUU PDP. Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sarwoto Atmosutarno menambahkan, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah (PP) No 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem. Scroll Untuk Melanjutkan "Ada investigasi, ditentukan berapa atau seberapa banyak kesalahan yang dilakukan dari penyelenggara dikalikan poin dan seterusnya," kata dia. com - Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akhirnya disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna kelima Masa Persidangan I Tahun sidang 2022-2023 pada Selasa (20/9/2022). Oleh karena itu, pentingnya RUU PDP ini adalah mengintegrasikan semua kebutuhan dan kepentingan yang ada seputar masalah data pribadi," kata Nurul saat menjadi narasumber dalam webinar Ngobrol Bareng Legislator bertajuk “Urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi”, sebagaimana dipantau di Jakarta, Jumat (15/7/2022). RUU PDP juga diharapkan akan mempercepat pembangunan ekonomi digital nasional,” tegas Dirjen Aptika Kementerian Kominfo. Menurut. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem Muhammad Farhan menambahkan, hal yang bisa menekan PSE patuh menjaga keamanan sistem siber adalah ketentuan yang ada di Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). com - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan bahwa panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) perlu mengatur tentang data profiling untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang tengah dibahas juga mendesak disahkan untuk memperkuat pengamanan data pribadi warga. Dalam RUU tersebut, terdapat lima prinsip dalam pemrosesannya. Referensi jurnal. Berita Terkini. Selain itu, RUU PDP juga mengatur keseimbangan hak dan kewajiban antara pemilik data dan pengendali data. Website Kementerian Komunikasi dan Informatika. RUU PDP sudah memasuki tahun kedua pembahasan di pemerintahan, dan sudah tahun kedua masuk ke dalam Prolegnas 2018 dan 2019, dan menjadi Prolegnas Prioritas pada Tahun 2019. Ada sedikitnya 32 undang-undang yang menyinggung pengaturan data pribadi warga negara, salah satunya UU ITE yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang. Saat ini, setelah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, RUU PDP mulai dibahas bersama dengan pihak terkait secara intensif. Menkominfo Johnny Gerard Plate menyerahkan naskah RUU PDP kepada pimpinan DPR usai disetujui menjadi UU, Selasa (20/9/2022) lalu. Tidak saja mengadopsi aturan peraturan perundangan nasional yang ada, melainkan. Rinciannya yakni data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi dan/atau data lainnya. Jakarta, Ditjen Aptika – Disahkannya RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) menjadi UU PDP menandakan era baru dalam tata kelola data pribadi di Indonesia. Terlebih dahulu, kita tentu harus bersyukur atas pengesahan ini. Pemerintah, menurut Menteri Johnny sudah siap untuk membahas undang -undang tersebut bersama DPR RI. Rancangan UU PDP telah diinisiasi sejak tahun 2015. 68 :DFLSWR 6HWLDGL ³3URVHV 3HQJKDUPRQLVDVLDQ 6HEDJDL 8SDD 8QWXN Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-XQGDQJDQ´. Artikel foto tidak ada. Hal itu disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Semuel mengatakan draf RUU PDP memang sudah siap dan telah dibahas oleh pemerintah. Diperbarui 13 Agu 2022, 16:30 WIB. Pemerintah dan Komisi I sudah mendapatkan titik temu terkait pembahasan RUU PDP. Kami meyakini bahwa Pemerintah maupun. Waktu: 13:00 – 16:00 WIB. RUU PDP sendiri sebetulnya menjadi salah satu UU yang nantinya mengatur terkait perlindungan data pribadi. Komisi I DPR RI menargetkan pembahasan RUU PDP selesai pada Masa Persidangan V DPR RI Tahun Sidang 2021-2022 yang akan. Kemkominfo sendiri telah menetapkan Panitia Kerja Pemerintah dan siap utk melanjutkan pembahasan penyelesaian RUU menjadi UU PDP. Halim berharap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) bisa diwujudkan di awal tahun 2021 ini. Identifikasi Masalah Permasalahan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rahabilitasi adalah sebagai berikut: 1. “Setuju,” jawab. . Meskipun sudah ada beberapa regulasi terkait perlindungan data pribadi – seperti Permenkes Nomor 20 Tahun 2016 tentang PDP dalam sistem Elektronik, dll. Harus diperhatikan apakah aspek-aspek dalam RUU PDP ini bisa juga ditujukan untuk mereka," tambahnya. Suara. RUU Pelindungan Data Pribadi Harus Cepat Disahkan, Tentukan Ekonomi Digital Indonesia . Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) PDP ini ditargetkan selesai pada awal 2021, tapi mengalami kebuntuan karena pemerintah dan DPR belum sepakat tentang siapa yang akan menjadi otoritas. Jakarta (ANTARA) - The Sexual Violence Bill (RUU TPKS) and the Personal Data Protection Bill (RUU PDP) should be the main priorities for the government in 2022, political analyst from Pelita Harapan University Emrus Sihombing has said. Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2021 menyebut pentingnya Undang-Undang PDP. Ilustrasi anak balita belajar dengan gadget. Bila terjadi kebocoran dan terbukti ada kekeliruan penanganan data dari swasta maupun pemerintah, maka mereka harus siap menjalani proses hukum. Komisi I. TERKINI; Daftar Informasi Publik Kementerian Kominfo Tahun 2023 16-09-2023 19:52:33; Wapres Tekankan Penguatan Kerja Sama Perdagangan dan Investasi Produk Halal 15-09-2023 15:38:18; Pidato Dies Natalis Ke-60 IPB, Presiden Dorong Inovasi Besar Hadapi Tantangan Krisis Global 15. com - Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi diharapkan akan mengadopsi aturan dalam General Data Protection Regulation/GDPR, regulasi tentang perlindungan data pribadi publik yang diterapkan di Uni Eropa. com - Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU). Ramli, Kominfo menjadi bagian tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan,. “Yang umumnya tentu itu berhubungan dengan kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan digital. KOMPAS. KOMPAS. “Peran pertama dukungan regulasi, seperti sudah diketahui naskah RUU PDP saat ini sudah berada di DPR dan sedang dalam. Transparan. 000 data anggota Polri dibagikan di Raidforum yang mencakup nama, alamat, pangkat, satuan kerja, tanggal lahir, jenis pelanggaran, nomor HP, dan email. Dalam keterangan resminya, Minggu (3/5/2020), Menkominfo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disampaikan kepada DPR RI sebelum disahkan. Maraknya isu keamanan siber ini membuat. Perlunya Institusi Mengatur Pelindungan Data Pribadi Hampir keseluruhan masyarakat menilai keberadaan lembaga penting untuk mengatur dan mengawasi penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. RUU PDP mengatur hal-hal seperti jenis data pribadi, subyek data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi, pemrosesan data, dan transfer data. Akan tetapi, karena RUU ini tak masuk Prolegnas 2018, maka DPR harus membukakan jalan untuk bisa langsung dibahas. Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana, mencatat. Menurut Pratama, posisi lembaga independen untuk mengawasi implementasi UU perlindungan data pribadi sangat krusial. Dalam RUU PDP, kriteria mengenai pengendali data pribadi pribadi dikenakan kepada setiap orang, badan publik, dan atau organisasi/institusi. JAKARTA, KOMPAS. Saat ini pembahasan bersama DPR RI masih berlanjut. Baca juga: Setelah Hacker Curi Data Pemerintah, BSSN Harap RUU PDP Segera Disahkan Lalu pada ayat (2) dijelaskan bahwa data pribadi yang bersifat spesifik meliputi tujuh hal. Kebocoran Data Marak, Lembaga Negara Harus. Apa itu RUU Perlindungan Data Pribadi dan mengapa penting bagi masyarakat Indonesia? Baca Naskah Akademik yang disusun oleh BPHN untuk mengetahui latar belakang, tujuan, dan pokok-pokok isi dari rancangan undang-undang ini. Menteri Kominfo juga mengajak seluruh pemangku kepentingan mendukung penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). RUU PDP sebenarnya sudah dibahas sejak 2012. Bagaimana mengatur data pribadi dan sanksi serta kewajiban itu diatur secara khusus dalam RUU PDP. Hasilnya belum jelas juga. Keberadaaan RUU PDP merupakan kemutlakan di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Publikasi. “Sejauh mana kita harus melindungi, apa yang harus dilindungi, masih belum. "Saya tegaskan penuntasan RUU PDP menjadi salah satu prioritas utama Kemenkominfo. Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP) menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di Indonesia. Dok: betanews. Butuh waktu sekitar 10 tahun untuk RUU TPKS akhirnya bisa disahkan menjadi undang-undang. Kami sekarang tentu menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat II yaitu rapat paripurna DPR. Disebutkan, RUU PDP yang dibahas pemerintah bersama DPR bakal dibuat setara dengan UU tentang perlindungan data pribadi negara-negara lain. "Kalau target (awal), sebenarnya sudah lewat. Seperti diketahui, Pemerintah telah mengirim Surat Presiden (Supres) kepada DPR terkait RUU PDP. RUU PDP sudah selesai dibicarakan pada tingkat satu dan menunggu tahap berikutnya untuk diparipurnakan. Search for: Layanan Kami . "Komisi ini sangat vital bagi penerapan dan penegakan hukum RUU PDP. Perbedaan lainnya termasuk ruang lingkup pemberlakukan aturan untuk sektor publik dan privat serta mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi, "Jadi ada beberapa hal yang disesuaikan. Dalam dua tahun terakhir, Litbang Kompas. Plate membeberkan update terkini terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP). 0, Pemerintah Cetak SDM Industri Otomotif Mahir Digital 18-08-2023 17:22:43; Hadiri Peringatan Hari. Johnny mengklaim pihaknya sudah siap untuk. 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN UU ini mengatur mengenai asas; jenis data pribadi; hak subjek data pribadi; pemrosesan data pribadi; kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi; transfer data pribadi; sanksi administratif; kelembagaan; kerja sama internasional; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa dan hukum acara; larangan. For Company Group Package, please contact Anita via email or Whatsapp. Formappi melihat penyusunan, pembahasan sampai pengesahan kebijakan atau rancangan undang-undang (RUU) di DPR sepanjang 2021 memang efektif. Kumpulan Berita Pingkan Audrine Kosijungan: Pembahasan RUU PDP sudah cukup lama. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatRancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) memiliki peranan amat penting, terutama dalam memproteksi data-data strategis publik. Adapun substansi pengaturan RUU PDP meliputi: Jenis data pribadi, larangan dalam penggunaan data pribadi, hak pemilik data pribadi, pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi, pemrosesan data pribadi, penyelesaian sengketa, kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, kerja. Terdapat sanksi dalam RUU. Hal ini karena data pribadi yang bocor dapat digunakan untuk kejahatan. Jakarta, Kominfo - Panitia Kerja Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah membahas penyempurnaan beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) bersama Komisi I DPR RI. Pencarian; Integrasi; LOGIN; File Peraturan 2016 NA RUU Perlindungan Data Pribadi. pernyusunan Naskah Akademik RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi sebagai dasar penyusunan dan pembahasan RUU dimaksud. JAKARTA, KOMPAS. Ketok palu terhadap UU PDP mendapat respon publik terutama kalangan masyarakat sipil. Naskah Akademik Ruu Tentang Perlindungan Data Pribadi (Penyelarasan) T. Di Indonesia, industri digital berkembang pesat sehingga membutuhkan perlindungan. 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG. UNDANG-UNDANG Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) merupakan konsekuensi hukum ratifikasi pemerintah Indonesia atas empat konvensi internasional, yaitu Universal Declaration on Human Rights; Article 12; International Covenant on Civil and Political. Lebih lanjut, prinsip-prinsip di atas juga telah menjadi salah satu ketentuan dalam RUU PDP yang masih dalam proses pembahasan. Kunjungi situs DPR RI untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran dan kinerja DPR RI dalam mewujudkan demokrasi. Kami sekarang tentu menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat II yaitu rapat paripurna DPR. Pengesahan RUU PDP Wujudkan Delapan Kemajuan Ruang Digital Indonesia . 21-23 November 2023, Online Course #14 - Pelatihan Pejabat Pelindungan Data Pribadi Bersertifikat. RUU Perlindungan Data Pribadi. "Target kami minggu depan melakukan konsinyering untuk menindaklanjuti rapat hari ini. Di Indonesia, industri digital berkembang pesat sehingga membutuhkan perlindungan. JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) sedang digodok oleh pemerintah dan DPR. E-commerce volumenya akan naik. Dan yang kedua adalah data pribadi yang bersifat spesifik. Urgensi dari omnibus law itu, lanjut Zudan, bukan hanya dari arus persebaran informasi yang dalam. Kedaulatan Cloud Demi Keamanan dan Sesuai Regulasi. Salah satu dari beberapa UU yang menjadi dasar RUU PDP ini adalah UU 24 Pasal 79 Tahun 2013 yang berbunyi: (1)Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara. Sebab, payung hukum untuk perlindungan data pribadi sangat dibutuhkan karena sejumlah kasus kebocoran data pribadi terus terjadi. Sehingga nantinya RUU PDP harus berpihak kepada kepentingan Nasional Indonesia yang lebih besar. Baca Juga: Pembahasan RUU PDP Mulai Temukan Titik Terang. RUU PDP sudah dirancang sejak 2016 dan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR pada 2019. Menyikapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan, pemerintah terus melakukan upaya untuk melindungi data pribadi masyarakat, guna. TERKINI; Daftar Informasi Publik Kementerian Kominfo Tahun 2023 16-09-2023 19:52:33; Wapres Tekankan Penguatan Kerja Sama Perdagangan dan Investasi Produk Halal 15-09-2023 15:38:18; Pidato Dies Natalis Ke-60 IPB, Presiden Dorong Inovasi Besar Hadapi Tantangan Krisis Global 15-09-2023 14:30:07; Pemerintah Dorong. Pada Selasa, 20 September 2022, RUU PDP telah… Disukai oleh Ihsanul Baihaqy. 0 (0) Balas. Pemerintah menginginkan lembaga itu di bawah Kemkominfo. Pengesahan RUU PDP menjadi UU disampaikan dalam Rapat. Masyarakat akan menjadi tahu untuk apa data pribadi yang. Plate pada Konferensi Pers “Update Tentang RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP)”, menjelaskan Indonesia dicanangkan akan menjadi Negara ke-5 di Asean yang memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. CO , Jakarta - Setelah diinisiasi sejak 2016, akhirnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi alias UU PDP disahkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada Selasa lalu, 20 September 2022. com, salah satu jenis tindak pidana kekerasan sesksual yang diatur dalam UU ini ialah pelecehan seksual nonfisik. 3. com - Regulasi terkait perlindungan data pribadi tak kunjung disahkan oleh pemerintah. Resmi Jadi Undang-Undang. Dia juga berharap agar Lembaga Pengawas Data Pribadi tidak menjadi perpanjangan tangan penguasa untuk intervensi ruang digital yang berlebihan dan tidak akuntabel.